JAKARTA, luwuchange.com- Jumail Mappile Wakil Bupati Luwu Utara (Wabup Lutra) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tepatnya di Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta pada Senin 07/07/25 .

Kunjungan ini dalam rangka konsultasi teknis terkait rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Daerah Aliran Sungai dan Pengendalian Banjir di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Lainnya :

• Produk Kreatif RI Diramal Tumbuh 5% Per Tahun di Panggung Ekspor0
• Pj. Wali Kota Palopo Perjuangkan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Hingga Puskesmas saat Audiens Bersama0
• Bupati Irwan Sambut Baik Pengesahan RPJMD Lutim 2025–2029 Menuju Luwu Timur Juara0
• Sekolah Rakyat Di Pastikan Dapat Layanan Internet Untuk Menunjang Peroses Belajar Mengajar0
• Bupati Irwan Larang Peredaran Obat dan Zat Kimia Demi Jaga Generasi Muda0

Konsultasi ini merupakan langkah strategis dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan kerusakan DAS dan ancaman banjir yang kerap melanda di beberapa titik wilayah di Luwu Utara.

“Kami berharap ada kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya restorasi DAS dan mitigasi bencana banjir. FGD nantinya akan menjadi wadah untuk menyatukan pandangan lintas sektor, termasuk Instansi Pusat, Pemda, Akademisi, dan masyarakat,” ujar Jumail mappile saat dikonfirmasi awak media, Selasa 8 Juli 2025.

Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah-langkah strategis yang akan diambil pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu dibahas pula aspek teknis dan kelembagaan yang perlu disiapkan sebelum FGD digelar dan termasuk beberapa perusahaan nantinya yang akan membantu dalam hal penanganan sungai yang ada di Luwu Utara.

FGD Penanganan DAS dan Pengendalian Banjir di sungai Rongkong, Baliase, Masamba yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Luwu Utara, dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk kementerian kehutanan, lingkungan hidup dan lembaga non-pemerintah, serta perwakilan masyarakat terdampak.

Pewarta: Mutiara Fedin

Editor: Ismail Samad

Copyright © lutimchange.com 2025