Luwu Timur, (Lutim Change)– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Rusdi Layong, S.T, menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Dalam pandangan fraksi yang dibacakannya, Rusdi Layong menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai penting mengingat masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024.

Baca Lainnya :

• Akses Jalan Tani Rusak Parah, Warga Desa Parumpanai Minta Perhatian Serius Pemerintah1
• Hari ke-2 DPRD Lutim Gelar Rapat Monitoring Pelaksanaan APBD 2024 Di Kantor Kecamatan Wasuponda0
• Hadiri Rapat Monitoring Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2024, Rusdi Layong:0
• Resmi Dibuka di Malili, (RUMAH MAKAN KITA) Hadirkan Menu Khas Nusantara0
• Sambangi Jembatan Amblas di Desa Balambano, Anggota DPRD LUTIM Rusdi Layong Beri Perhatian Serius0

Fraksi GPR mengusulkan agar perencanaan kegiatan lebih selektif agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama DPRD.

"Kami mendorong agar evaluasi penyerapan anggaran per triwulan bisa lebih efektif sehingga bisa mendeteksi kegiatan yang bisa atau tidak bisa dilaksanakan. Ini penting untuk penyempurnaan pada tahap perubahan APBD tahun berjalan," ujar Rusdi Layong, Rabu (16/07/25).

Selain itu, Fraksi GPR juga menyampaikan temuan dari hasil kunjungan lapangan. Mereka menilai masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang perlu menjadi perhatian serius.

"Beberapa kegiatan masih terlihat kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami berharap ada pembenahan untuk pelaksanaan APBD tahun 2025 agar lebih baik dari tahun sebelumnya," tambahnya.

Poin penting lainnya yang disoroti adalah soal banjir yang sering terjadi di Kecamatan Burau, khususnya di tiga desa: Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai. Fraksi GPR menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan meresahkan warga setempat.

"Kami meminta agar Pemerintah Daerah segera turun tangan, berkoordinasi dengan pihak PT. PKS Luwu di Burau yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir," tegas Rusdi.

Tak hanya di Burau, Fraksi GPR juga meminta perhatian terhadap wilayah Kecamatan Kalaena, khususnya terkait normalisasi Sungai Angkona dan saluran pembuang Manakae yang dinilai perlu segera dilakukan. Rusdi juga menambahkan adanya keluhan warga terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah di beberapa wilayah yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian.

"Terkait kondisi jalan yang rusak di Jalur Dusun Rende-Rende dan Dandawasu serta jalan tani sawah di Lahumpangi Barat, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, hal ini menyebabkan terhambatnya mobilisasi hasil pertanian yang mengakibatkan hasil panen rusak. Dan banjir yang sudah jadi langganan perlu penanganan serius oleh pemerintah," pungkasnya.

Dengan berbagai catatan ini, Fraksi GPR berharap Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah konkret untuk perbaikan pelaksanaan anggaran dan penanganan persoalan masyarakat di tahun mendatang.

Pewarta : Ismail Samad

Editor : Redaksi

Copyright lutimchange.com 2025