Luwu Timur, lutimchange.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur gelar Rapat Monitoring Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Malili, Senin (14/07/25).

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024, sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan program kerja dan asas transparansi serta akuntabilitas.

Baca Lainnya :

• Resmi Dibuka di Malili, (RUMAH MAKAN KITA) Hadirkan Menu Khas Nusantara0
• Timnas Voli Putra Indonesia Gasak Kazakhstan dengan skor 3-10
• Sambangi Jembatan Amblas di Desa Balambano, Anggota DPRD LUTIM Rusdi Layong Beri Perhatian Serius0
• Jembatan Penghubung Akses Jalan Tani di Desa Balambano Ambruk. Warga Minta Perhatian Pemerintah1
• Wabup Lutra Harapkan Kolaborasi Pemerintah Pusat Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)0

Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa total belanja pemerintah sebanyak 2,1 Triliun lebih namun yang sempat terealisasi sebanyak 1, 9 Triliun lebih, artinya ada kegiatan kegiatan yang tidak bisa terealisasi dan itu angkanya sekitar 91%. Inilah yang menurutnya membuat Sebagian besar orang bertanya-tanya kenapa banyak program yang tidak di eksekusi padahal anggarannya masih tersisa. inilah yang tentu akan menjadi koreksi-koreksi. ungkapnya

lebih lanjut beliau mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa semua kegiatan kegiatan yang masuk ke Desa dan yang perlu di berikan catatan silahkan di catat, karena hari ini bukan untuk mengusulkan, tetapi hari ini kita bertemu untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah yang kemarin. tandasnya

Selanjutnya, Erni Malape, Anggota DPRD Lutim raksi Nasdem dalam sambutannya mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat kita untuk berdiskusi. Jangan ada yang merasa risih atau taku-takut bila ada yang ingin disampaikan. Saya berharap untuk semua yang hadir agar supaya bisa meluangkan waktunya, memberikan pikirannya untuk kemajuan daerah. Tuturnya

Adapun Firman Udding, dari Fraksi PAN mengatakan, Dalam kesempatan ini kita juga mau mendengar dan perlu kita lakukan evaluasi, apakah anggaran tahun 2024 itu sudah tepat sasaran. Jangan sampai ada yang mubazir, dalam artian, ada yang lebih penting yang bisa kita usulkan. Supaya anggaran tahun 2025 ini bisa jauh lebih baik dari anggaran di 2024. ungkapnya

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Luwu Timur, Khusunya bagi mereka yang berada di dapil 1 Malili-Wasuponda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat Malili, Kepala Desa hingga BPD.

Dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis juga dibahas, termasuk capaian program prioritas serta kendala teknis di lapangan. DPRD Luwu Timur juga akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBD ke depan agar bisa di indahkan dari hasil rapat ini.

Rapat berlangsung secara terbuka dan interaktif, di mana para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan maupun pertanyaan terkait pelaksanaan APBD.

Ada pun Rusdi layong, Anggota DPRD Kab. Luwu Timur Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat dalam kesempatannya berbicara mengatakan, bahwa dari sekian banyaknya program, memang yang paling banyak menarik perhatian saya adalah yang konsern di bidang pendidikan. Karena hal itu yang paling banyak laporannnya kesaya. Ungkapnya

lebih lanjut ia mengatakan, bahwa di Lampia Ketika saya berkunjung kesana, itu bangunan kantor sekolahnya malah sudah mau roboh. Bahkan sudah retak-retak. Muda-mudahan kedepannya bisa kita benahi hal-hal seperti ini, karena saya tahu, anggaran untuk Pendidikan itu sangat besar. Tutupnya

Disisi lain Camat Malili, Hamsining berharap dengan adanya kegiatan ini, masalah-masalah serupa tidak lagi muncul di tahun 2025.

"kita sudah mendengar masukan-masukan dari Kepala sekolah, kepala puskesmas, Kepala Desa dan BPD, muda-mudahan itu bisa terselesaikan dengan pertemuan ini" tegasnya

ada pun yang belum sempat terakomodir dalam penganggaran ini harap kiranya bisa bersabar, karena pemerintah memang masih dalam tahap penyesuaian anggaran. Sambungnya

sekedar untuk diketahui, berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, APBD 2024 Kabupaten Luwu Timur berhasil mendapat penghargaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah predikat tertinggi yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah.

Pewarta: Syahruddin

Editor: Redaksi

Copyright © lutimchange.com 2025