Jakarta, (Lutim Change)— Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu segera dibahas untuk pengesahan. Hal ini karena masyarakat adat dianggap sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota Komisi I DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyebut pihaknya telah menyiapkan seluruh kelengkapan, termasuk naskah akademis RUU tersebut. “Kalau memang terjadi perbedaan, maka kita duduk bersama untuk musyawarah mufakat,” ujarnya dalam perbincangan dengan Pro3 RRI, Senin (11/08/25).

Baca Lainnya :

• Seaplane Resmi Mengudara di Makassar, Perkuat Konektivitas Kepulauan Sulsel0
• GELORA On The Road Dimulai dari Masamba, Jadi Titik Awal Pemenangan Zona Sulawesi0
• Petinju Luwu Timur Raih 2 Emas dan 4 Perunggu, Rusdi Layong: Teruslah berlatih dan tetap rendah hati0
• Dua Petinju Luwu Timur Bersinar di Laga Perdana Kejurprov Tinju 2025 di Rantepao0
• DPRD Luwu Timur Lakukan Peninjauan Lapangan Terkait Monitoring Ranperda APBD Perubahan 20250

Teras Narang menegaskan, keberadaan undang-undang ini nantinya akan memperjelas pengakuan hak masyarakat adat, termasuk penghormatan dan perlindungan terhadap mereka. “Masyarakat jangan khawatir ini tidak akan tumpang tindih. Kita juga jangan menghilangkan semangat musyawarah mufakat itu,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, hingga kini hak masyarakat adat secara nasional belum diakui melalui undang-undang negara.

Pewarta : Ismail Samad

Editor : Redaksi

Copyright lutimchange.com 2025